Optimalkan Pencegahan Korupsi Di Daerah, Kpk Luncurkan Indikator Pencegahan Korupsi Daerah (ipkd)
Untuk mempercepat pencegahan korupsi di tingkat daerah, khususnya di Kabupaten Wonosobo, Komisi PemberantasanKorupsi (KPK), Rabu (05/03/2025), meluncurkan Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) secara daring.Sebelumnya, IPKD dikenal dengan nama Monitoring Center for Prevention (MCP).
Kepada media, Bupati Wonosobo Afif Nurhidayatmenyampaikan, program ini sangat penting untukmemperbaiki tata kelola pemerintahan di tingkat lokal danmemperkuat pencegahan korupsi di daerah. IPKD dinilaisebagai alat yang efektif untuk meningkatkan transparansidan akuntabilitas dalam berbagai sektor, mulai dariperencanaan anggaran, pengelolaan aset daerah, hinggamanajemen aparatur sipil negara (ASN).
“Kami berkomitmen untuk bekerja sama dengan seluruhperangkat daerah dan masyarakat dalam menerapkanprinsip-prinsip tata kelola yang baik, transparan, dan bebasdari praktik korupsi,” ujarnya.
Selain itu, Afif juga menekankan bahwa program IPKD bukan hanya untuk memastikan pemerintahan yang bersih, tetapi lebih dari itu, program ini memberikan langkahpreventif yang memungkinkan pemerintah daerahmelakukan perbaikan terus-menerus di berbagai bidang. Dengan adanya IPKD, diharapkan seluruh jajaranpemerintah daerah di Wonosobo dapat berkolaborasi lebihefektif dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
“Kami yakin dengan komitmen yang kuat dari seluruhpihak, implementasi IPKD ini akan memberikan dampakpositif bagi pembangunan Kabupaten Wonosobo yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat,”tambahnya.
Sementara itu, Inspektur Inspektorat Wonosobo IwanWidayanto mengungkapkan, nilai MCP KPK KabupatenWonosobo mengalami peningkatan signifikan pada tahun2024, dari 89,45 pada tahun 2023 menjadi 95,45. “Peningkatan ini menunjukkan komitmen kami dalammemperbaiki tata kelola pemerintahan dan mencegahterjadinya tindak pidana korupsi,”ujarnya.
Jelas Iwan, peluncuran IPKD ini menjadi salah satu fokusutama pemerintah pusat dalam rangka pemberantasankorupsi, dengan penekanan pada pencegahan. Terdapatdelapan area utama yang menjadi fokus, antara lain perencanaan penganggaran, pengelolaan aset daerah, hinggamanajemen ASN.
IPKD diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalammemperbaiki tata kelola pemerintahan, menciptakanpemerintahan yang lebih transparan, dan meningkatkanakuntabilitas di semua lini.
"Kami tidak hanya ingin mencari kesalahan, tetapi jugaberupaya untuk memperbaiki hal-hal yang kurang agar tatakelola pemerintahan semakin baik," ujarnya.
Kolaborasi lintas OPD, seperti BAPPEDA, BPPKAD, Inspektorat, hingga BKD, menjadi kunci penting dalammemastikan keberhasilan implementasi pencegahan korupsidi daerah. Setelah peluncuran ini, Pemkab Wonosobo akansegera merapatkan lintas OPD pengampu MCP untukmenindaklanjuti rekomendasi serta memastikan bahwasemua indikator dan subindikator pencegahan korupsidilaksanakan dengan baik.
Peluncuran yang dihadiri langsung Bupati Wonosobo, Sekretaris Daerah, serta jajaran perangkat daerah inidiharapkan pencegahan korupsi tidak hanya melibatkanpemerintah pusat, tetapi juga masyarakat secarakeseluruhan, untuk menciptakan pemerintahan yang bersihdan berorientasi pada kepentingan publik.
