Perangi Beras Oloposan, Bupati Brebes Sidak Gudang Bulog Cimohong Dan Luncurkan Bantuan Pangan Tahun 2025

Isu beredarnya beras oplosan di sejumlah daerah di Indonesia memicu keprihatinan serius di kalangan pemerintah. Menyikapi hal ini, Pemerintah Kabupaten Brebes bertindak cepat dengan menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke Gudang Bulog Cimohong, Kecamatan Bulakamba, pada Jumat, 18 Juli 2025.
Sidak ini dipimpin langsung oleh Bupati Brebes, Hj. Paramitha Widya Kusuma, S.E., M.M., didampingi oleh Satgas Pangan Kabupaten Brebes, anggota Komisi II DPRD Brebes, serta Kepala Kantor Bulog Cabang Tegal, sebagai langkah nyata untuk mengantisipasi dan memberantas peredaran beras oplosan yang meresahkan masyarakat.
PEMERINTAH BREBES TURUN TANGAN LANGSUNG CEK KUALITAS BERAS
Dalam keterangannya kepada awak media, Bupati Brebes menegaskan bahwa langkah sidak ini merupakan bentuk komitmen dan kepedulian pemerintah terhadap perlindungan konsumen dan menjaga integritas pasokan pangan di wilayahnya.
“Kami tidak ingin masyarakat Brebes menjadi korban dari praktik kecurangan beras oplosan. Maka hari ini kami lakukan pengecekan langsung ke Gudang Bulog Cimohong bersama jajaran terkait,” tegas Bupati Paramitha.
Menurutnya, pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh terhadap kualitas beras, takaran kemasan, hingga kelayakan penyimpanan, guna memastikan bahwa beras yang disalurkan ke masyarakat adalah beras asli, layak konsumsi, dan sesuai standar nasional.
STOK AMAN, BERAS DI BREBES DIPASTIKAN BEBAS OPLAS
Hasil sidak menunjukkan bahwa tidak ditemukan indikasi beras oplosan di Gudang Bulog Cimohong. Beras yang tersedia merupakan beras kualitas medium dan premium yang tersertifikasi, dan didistribusikan melalui jalur resmi untuk program bantuan maupun operasi pasar.
“Insya Allah stok beras di Brebes aman, tidak ditemukan adanya pengoplosan. Kami akan terus pantau peredarannya di pasar,” ungkap Bupati usai pengecekan.
PELUNCURAN ARMADA BANTUAN PANGAN BERAS TAHUN 2025
Usai sidak, Bupati Paramitha secara simbolis juga melepas armada truk distribusi bantuan beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Tahun 2025, yang akan disalurkan ke berbagai desa dan kelurahan di wilayah Brebes.
Program ini merupakan bagian dari bantuan pangan nasional yang ditugaskan kepada Bulog oleh pemerintah pusat, dan menyasar kelompok penerima manfaat dari keluarga rentan dan tidak mampu.
“Bantuan ini sangat penting untuk memperkuat ketahanan pangan keluarga. Kami pastikan penyalurannya tepat sasaran dan transparan,” tambahnya.
DPRD BREBES DESAK TINDAKAN HUKUM UNTUK SUPPLIER BERAS NAKAL
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Brebes, Tobidin Sarjum, turut mengecam keras praktik pengoplosan beras yang merugikan rakyat kecil. Ia meminta agar pemerintah daerah bertindak tegas terhadap distributor atau supplier nakal yang terbukti melakukan pengoplosan.
“Kami mendesak agar Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan mencabut izin usaha para pelaku pengoplos beras. Tidak ada toleransi untuk kecurangan pangan di Brebes,” tegas Tobidin saat mendampingi sidak.
Komisi II DPRD juga menyatakan siap turun langsung bersama Pemkab dan Satgas Pangan ke pasar-pasar tradisional untuk melakukan pemantauan dan edukasi kepada pedagang.
BULOG TEGAL JAMIN PENYALURAN BERAS TEPAT MUTU DAN TEPAT SASARAN
Kepala Kantor Bulog Cabang Tegal, Agung Rohman, memastikan bahwa seluruh beras yang disalurkan pihaknya sudah melalui proses standarisasi mutu, pengemasan sesuai bobot, serta pengawasan yang ketat.
“Untuk wilayah Brebes, kami sudah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk bulan Juni dan Juli. Kami targetkan selesai sebelum akhir Juli 2025,” ujar Agung.
Pihaknya juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan harga murah tanpa label resmi, karena bisa jadi itu adalah beras hasil pengoplosan.
PEMERINTAH IMBAU MASYARAKAT AKTIF LAPORKAN PENYIMPANGAN
Menutup rangkaian kegiatan, Bupati Brebes mengimbau seluruh masyarakat untuk menjadi bagian dari pengawasan. Bila menemukan beras mencurigakan, berwarna kusam, bau apek, atau tidak sesuai label kemasan, warga diminta segera melapor ke Dinas Perdagangan, Satpol PP, atau Satgas Pangan setempat.
“Kami butuh partisipasi aktif masyarakat. Jangan diam jika menemukan indikasi kecurangan. Laporkan segera agar kami bisa tindaklanjuti,” pungkas Bupati.
BREBES SIAP PERANGI BERAS OPLAS, PANGAN RAKYAT HARUS TERLINDUNGI
Sidak ini menjadi bukti konkret bahwa Pemkab Brebes tidak main-main dalam menjaga integritas pangan. Dengan kolaborasi antara eksekutif, legislatif, dan Bulog, serta dukungan masyarakat, Brebes menegaskan komitmennya untuk menjadi wilayah bebas beras oplosan demi melindungi hak konsumen dan kesejahteraan rakyat.