Plh Desa Wonoagung Diduga Ikut Kkn Melindungi Korupsi
Demak, sorotnuswantoro.com - Sekdes Desa Wonoagung Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak yang diangkat PLH oleh Camat , harusnya paham aset aset yang dimiliki desa dengan jumlah sekecil apapun, juga mendata keluar masuknya pendapatan desa bantuan yang diberikan pemerintah agar tidak terjadi kerancuan dalam administrasi didesa.
Informasi yang didengar awak media dari warga Desa Wonoagung Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak Jawa Tengah berkaitan mobil siaga bodong , pajaknya mati No Pol H 9509 RN, mobil siaga itu dibeli sekitar tahun 2018 - 2019 mengunakan dana desa secara cash kontan keras, anehnya desa tidak memiliki BPKB.
PLH Desa Wonoagung hari Senin 29 - 9 - 2025 dimintahi tanggapan awak media berkaitan mobil Siaga bodong juga perawatan dan pajak mobil tersebut. " Tanggapan PLH, saya tidak tahu dengan awal pembelian mobil itu dan mobil siaga tidak terdata didesa, saya tahu ada mobil siaga itu, memang pada tahun 2023 - 2024 ada pengeluaran pembiayaan rawat dan pembangunan pajak mobil siaga, ditahun 2025 ini saya tidak tahu kaitan perawatan pajak mobil siaga, saya baru diberi amanah PLH, semenjak tahun 2020 saya diangkat Sekdes Desa Wonoagung tugas saya tidak mengelola aset aset desa jadi saya tidak tahu dan tidak masuk dalam anggaran desa, " tanggap Sekdes .
Bendahara Desa Wonoagung menjelaskan berdasarkan pembelian mobil Siaga Desa Wonoagung itu caes kotan saya memberikan uang kepada Kepala Desa sama TPK dan melihat nota pembelian dengan harga mobil Siaga sekitar Rp 200 000 000 rupiah lebih , cuman sampai sekarang tahun 2025 ini saya belum menerima BPKB mobil Siaga itu, masalah perawatan dan bayar pajak mobil siaga itu saya lupa semua, " jelas Bendahara Desa.
BPD Desa Wonoagung membenarkan adanya mobil Siaga itu bodong, kan terlihat dari No Polisinya, dengan pembelian mobil siaga itu ruwet, katanya ceas kontan, dan masalah perawatan pembelian pajak itu secara laporan setiap tahunnya ada infonya, kalau memang benar mobil Siaga itu bodong dan perawatan pajak mobil belum jelas terealisasi bisa nanti ambil tindakan, kalau hal itu benar, patut diduga ada kebersamaan (KKN) juga PLH nya yang kurang keterbukaan informasi publik ( KIP) , " tuturnya .
( Windi )
