Melalui Gmbi Masyarakat Padamara Mengkeluh Kesahkan Perbaikan Jalan Jalur Pasar Ke Purbayasa
Dalam beberapa minggu terakhir, masyarakat di sekitar kawasan proyek jalan di wilayah Padamara tepatnya perempatan yang mengarah ke obyek wisata purbasari pancuran mas mengalami ketidaknyamanan yang signifikan akibat penutupan jalan yang dilakukan tanpa adanya pemberitahuan yang memadai. Proyek yang seharusnya meningkatkan infrastruktur tersebut justru menimbulkan kebingungan dan keluhan di kalangan warga, terutama terkait dengan kurangnya informasi mengenai kegiatan yang sedang berlangsung.
LSM GMBI DISTRIK Purbalingga hadir ditengah tengah masyarakat untuk menampumg aspirasi masyarakat sekitar yang terdampak akibat penutupan jalan pengerjaan proyek dan akan meneruskan aspirasi kepada pihak pihak terkait. Salah satunya adalah pengurus karangtaruna yang merasa dirugikan akibat ditutupnya jalan tanpa ada pengalihan sehingga pengguna jalan melewati lapangan sepakbola sehingga lapangan mengalami kerusakan yg parah.
Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah absennya papan informasi kegiatan di lokasi proyek. Papan informasi merupakan alat komunikasi penting yang berfungsi untuk memberi tahu masyarakat tentang tujuan proyek, durasi pelaksanaan, serta kontak yang dapat dihubungi untuk pertanyaan atau keluhan. Namun, di lokasi proyek jalan ini, papan informasi sama sekali tidak tersedia, sehingga warga tidak memiliki akses untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai kegiatan yang dilakukan. Hal ini menciptakan kesan ketidaktransparanan dalam pelaksanaan proyek.
Selain itu, masyarakat juga merasa resah karena tidak diketahuinya pagu anggaran proyek tersebut. Informasi mengenai anggaran yang dialokasikan seharusnya dapat diakses oleh publik untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana publik. Ketidakjelasan mengenai pagu anggaran ini menimbulkan spekulasi di kalangan masyarakat, yang khawatir akan adanya potensi penyimpangan atau pemborosan anggaran. Tanpa adanya informasi yang jelas, kepercayaan publik terhadap proyek ini pun semakin menurun.
Kondisi ini diperparah dengan kesulitan dalam menghubungi pihak pemborong yang bertanggung jawab atas proyek tersebut. Beberapa warga yang mencoba untuk mengonfirmasi informasi mengenai proyek ini mengaku mengalami kesulitan dalam menjangkau pihak terkait. Telepon yang tidak dijawab dan tidak adanya balasan terhadap pesan-pesan yang dikirimkan semakin menambah frustrasi masyarakat. Ketidakmampuan untuk berkomunikasi dengan pihak pemborong menciptakan kesan bahwa mereka tidak bertanggung jawab dan tidak peduli terhadap dampak yang ditimbulkan oleh proyek ini.
Keberadaan proyek jalan seharusnya memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat, seperti aksesibilitas yang lebih baik dan peningkatan kualitas jalan. Namun, jika pelaksanaannya dilakukan tanpa memperhatikan aspek keterbukaan dan komunikasi yang baik, maka tujuan tersebut akan sulit tercapai. Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang jelas dan akurat mengenai proyek yang berdampak langsung pada kehidupan mereka.
Demi tercapainya tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi semua pihak, penting bagi pemerintah dan kontraktor untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap proyek. Penyediaan papan informasi, transparansi anggaran, serta kemudahan dalam berkomunikasi dengan pihak terkait harus menjadi prioritas utama. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap proyek infrastruktur dapat terbangun kembali, serta memberikan dukungan yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan proyek di masa depan.
Akhir kata, masyarakat berharap agar pihak-pihak yang bertanggung jawab segera mengambil tindakan untuk memperbaiki situasi ini, demi kepentingan bersama dan untuk mewujudkan pembangunan yang lebih baik di wilayah padamara pada khususnya dan Purbalingga pada umumnya.
