Laskar Poetra Soedirman Menggugat, Ini Poinnya
Laskar Poetra Soedirman atau LPS Unsoed yang terdiri dari civitas academi dan alumni Universitas Jenderal Soedirman menghimbau seluruh komponen bangsa untuk menjaga persatuan dan kesatuan.
Himbauan tersebut disampaikan dalam acara yang dikemas dengan tema Deklarasi Laskar Poetra Soedirman Menggugat di depan Patung Jenderal Soedirman, komplek kampus Unsoed, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Rabu (07/02/2023).
Saat menyampaikan pernyataan sikap, Koordinator Laskar Poetra Soedirman, Prof. Hibnu Nugroho mengatakan bahwa deklarasi tersebut berdasar dari memperhatikan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, mendekati perhelatan pesta demokrasi yaitu pemilu 2024.
Poin deklarasi yang disampaikan oleh Laskar Poetra Soedirman adalah sebagai berikut:
1. Menghimbau kepada seluruh komponen anak bangsa untuk menjaga persatuan dan kesatuan di antara kita guna memperkokoh kesadaran kebangsaan yang ber Bhineka Tunggal Ika.
2. Mendesak kepada seluruh aparat penyelenggara negara untuk mengedepankan dan mengutamakan kepentingan nasional dengan bekerja secara professional, akuntabel, serta tidak berpihak pada kepentingan yang bersifat partisan.
3. Menghimbau kepada seluruh warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih pada Pemilu 2024, untuk menggunakan hak politiknya secara bebas dan bertanggungjawab.
4. Mendesak kepada penyelenggara Pemilu: KPU, Bawaslu, dan DKPP untuk bersikap adil, terbuka, tidak berpihak, serta bekerja secara profesional dan akuntabel.
5. Mengajak seluruh komponen anak bangsa untuk selalu memelihara dan mengamalkan norma-norma kepantasan, kesopanan, moral etika dan hukum guna menciptakan tertib sosial.
6. Mengutuk pejabat negara yang bertindak tidak netral, merekayasa manipulatif, merekayasa ketentuan hukum untuk kepentingan yang bersifat partisan.
7. Mendesak kepada Presiden Republik Indonesia untuk bersikap sebagai pemimpin yang mengayomi, meneladani, melindungi dan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, keluarga dan golongan.
8. Jika Presiden tidak dapat melaksanakan hal sebagaimana tersebut pada poin 7, dikhawatirkan akan menimbulkan chaos.
Dalam sesi wawancara Prof. Hibnu Nugroho juga menjelaskan bahwa pemerintah saat ini dinilai sudah tidak netral lagi, jika berkaca dari pemberitaan media massa dalam kurun waktu belakangan.
"Tidak netral itu bisa kita lihat, bukan kita tidak meninjau sampai sana ya, itu kan asumsi-asumsi kita, tidak menilai. Tapi dari berbagai informasi yang kita lihat dari media seperti itu," ujarnya.
Sementara itu, ditanya tentang sikap Rektor Unsoed yang menimbulkan polemik, beliau menjawab,
"Berbeda, kalau dengan Pak Rektor kemarin kan kita semua tahu, Itu tidak usah diulang, itu ada faktor x tapi ini adalah murni, bagaimana kita keresahan sebagai guru besar dan dosen kepada masyarakat melihat kondisi seperti ini. Berbeda kan kita lihat dari statement kemudian dari rilis, petugas sudah ada arah-arah ke sana. Itu tidak salah kepentingan beliau, kita sebagai kepentingan masyarakat meluruskan kembali," tutupnya.
